Sekda NTB: Banyak Penolakan UU Cipta Kerja Karena Keterbatasan Informasi

 Beberapa saat paling akhir, cukup banyak tindakan demonstrasi menampik Undang-Undang Cipta Kerja di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Tindakan demo itu kata Sekretaris Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lantas Gita Ariadi dikerjakan bermacam koalisi dari barisan mahasiswa, barisan Cipayung dan lain-lain.

ara menurunkan berat badan dalam 1 minggu secara alami

"Hari-hari ini kami terima demonstrasi dari kawan-kawan dengan bermacam koalisi, barisan BEM mahasiswa, barisan Cipayung dan lain-lain yang memberi perhatian mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang ini hari kita publikasikan," kata Lalu dalam sambutannya di acara Serap Inspirasi Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lombok, NTB, Senin (7/12).

Lalu mengharap komunitas ini dituruti oleh beberapa barisan yang menampik legitimasi Undang-Undang Cipta Kerja. Hingga dapat memperoleh keterangan secara mendalam berkaitan gagasan implikasi undang-undang sapujagat itu.

"Dengan kedatangan ibu dan beberapa pembicara menjadi diskusi secara intensif apa yang tertuang yang bisa saja belum dimengerti substansinya secara dalam, terikut situasi emosional," papar ia.

Ia meneruskan, UU Cipta Kerja banyak ditampik karena kebatasan info warga berkaitan intisari dari peraturan baru itu. Bisa dibuktikan dari tatap muka dengan beberapa ahli yang dirinci mengenai arti substantif. Dari keterangan itu audience dapat pahami dan memberi suport ke.

"Pasti dibalik pengaturannya terdapat hal yang positif, sebab kebatasan info atau masalah tehnis tidak terinformasikan secara utuh dan hasilkan reaksi terlalu berlebih," papar ia.

Kecuali memperoleh keterangan secara mendalam, dalam komunitas ini diinginkan berlangsung ruangan diskusi dari beberapa audience ke pemerintahan pusat. Karena sekarang ini pemerintahan yang sedang menyelusup Perancangan Ketentuan Pemerintahan (RPP) sebagai kepanjangan dari UU Cipta Kerja.

Secara eksklusif, Pemerintahan Propinsi NTB sudah ajukan beberapa saran ke pemerintahan pusat. Diantaranya berkaitan masalah export benih lobster (benur) yang terakhir banyak jadi perhatian.

"Yang menjadi keinginan wilayah dalam tata niaga lobster ini agar manfaat yang demikian besar terlilit perikanan dan pertanian yang lain," katanya.

Melalui undang-undang ini diinginkan jadi peluang investor untuk menanambkan modalnya di NTB. Selanjutnya beberapa investor buka lapangan kerja untuk warga.

"Bagaiman Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat memberikan peluang ke investor untuk melakukan investasi dan buka lapangan pekerjaan. Ini betul-betul kita tuntaskan dan dapat keluar dari belenggu," katanya akhiri.

Tindak lanjuti legitimasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, Pemerintahan tengah membuat ketentuan penerapan berbentuk Perancangan Ketentuan Pemerintahan (RPP) dan Perancangan Ketentuan Presiden (RPerpres).

Dalam proses pengaturan ini, Pemerintahan juga membuat team mandiri yang akan bertandang ke kota-kota untuk meresap saran dan respon dari warga dan semua penopang kebutuhan berkaitan.

"Kami benar-benar mengharap acara ini jadi fasilitas yang efisien untuk ganti opini, sampaikan saran, dan mendapatkan respon dari bapak dan ibu seluruh buat pembaruan RPP," papar Deputi Sektor Pengaturan Peningkatan Usaha Tubuh Usaha Punya Negara, Penelitian, dan InovasiKemenko Ekonomi, Montty Girianna waktu sampaikan keynote speech dalam aktivitas Serap Inspirasi UU Cipta Kerja diambil Minggu (6/12/2020).

Memenuhi gagasan aktivitas Serap Inspirasi UU Cipta Kerja di 14 kota di Indonesia, aktivitas sama di Kota Pontianak mengarah bidang Hal pemberian izin Usaha Berbasiskan Risiko dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Bidang Hal pemberian izin Usaha Berbasiskan Risiko, pada UU Cipta Kerja mengenalkan perombakan pola dan konsepsi hal pemberian izin usaha, yaitu mengganti pendekatan ketentuan berbasiskan ijin atau license based jadi ketentuan berbasiskan resiko atau Risk Based Approach (RBA)," tutur Deputi Montty.

Hal pemberian izin usaha, lanjut Montty, cuman diaplikasikan ke aktivitas usaha yang beresiko tinggi, baik disaksikan dari sisi kesehatan, keselamatan, lingkungan, atau kebutuhan umum. Menurut dia, implikasi hal pemberian izin usaha di atas lapangan cukup beragam dan pemantauan pada aktivitas upayanya tidak maksimal dikerjakan.

"Beberapa hal itu melatarbelakangi diaturnya hal pemberian izin usaha berbasiskan resiko. Ini samadengan instruksi Presiden Joko Widodo berkenaan potong hal pemberian izin usaha, simpelkan proses hal pemberian izin, dan implementasi standard usaha dan tindakan spesial untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK)," jelasnya.

Berkenaan LHK, UU yang disempurnakan adalah UU 32/2009 mengenai Pelindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, UU 41/1999 mengenai Kehutanan, dan UU 18/2013 mengenai Penjagaan dan Pembasmian Penghancuran Rimba. Tiga RPP tengah diatur yaitu mengenai pelindungan dan pengendalian lingkungan hidup, tata urus kehutanan, dan tata langkah pengenaan ancaman administratif dan PNBP atas aktivitas usaha yang sudah dibuat dalam teritori rimba.

Aparatur keamanan TNI dan Polri mempererat pengamanan gedung DPR/MPR memperhitungkan demonstrasi karena disahkankannya RUU Cipta Tenaga Kerja jadi UU.petugas mengecek dengan ketat tiap tamu dan kendaraannya yang masuk di DPR-RI